(Bontang, 27 juni 2019). Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang mengadakan sosialisasi penerapan sertifikat elektronik tanda tangan digital (digital signature), di ruang rapat utama Setda, Jl. Moch Roem Kelurahan Bontang Lestari, Kamis (27/6/2019) pagi.
Kepala Diskominfo, Drs. Dasuki, M.Si mengatakan tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sertifikat elektronik yang dikenal dengan sebutan tanda tangan digital dalam mendukung pelaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Penggunaan tanda tangan digital akan membuat kinerja OPD di lingkungan Pemkot Bontang menjadi lebih efektif dan efisien.
Nantinya, seorang pejabat tidak perlu lagi bersusah payah menandatangani dokumen dalam jumlah banyak.
Selain itu, proses penandatanganan dokumen dapat dilakukan setiap saat dari berbagai tempat tanpa harus dikantor sekalipun.
Tanda tangan digital juga akan mencegah terjadinya tindakan pemalsuan karena masing-masing pengguna tanda tangan digital dapat memvalidasi melalui Quick Response Code (QR-Code). “Sertifikat elektronik ini justru berangkat dari mengamankan dokumen. Sebab kalau PDF itu dapat diubah, tapi dengan tanda tangan digital itu aman 100%,†kata Dasuki.
Lebih jauh, Dasuki berharap dukungan dan peran serta seluruh OPD dalam penerapan sertifikat elektronik nantinya. Ia pun mengajak seluruh OPD untuk meninggalkan mindset lama yang sebelumnya manual menjadi mindset digital.
“Mindset yang tadinya manual pakai kertas, nah sekarang kita akan bicara bagaimana tentang paperless dengan tanda tangan digital. Oleh karena itu, kita sedang membangun mindset bagaimana apa yang kita lakukan itu berkaitan dengan era digitalisasi yang berketuhanan,†ungkapnya.
Dikesempatan yang sama, mewakili Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og, Asisten Administrasi Pembangunan Ir. Zulkifli, MT menyampaikan apresiasi terselenggaranya sosialisasi ini yang sejalan dengan misi Pemkot Bontang dalam mewujudkan smart city, green city, dan creatif city.
Menurutnya, tujuan dari sosialisasi ini adalah upaya untuk segera menjadikan tanda tangan digital diterapkan secara menyeluruh tanpa sebatas proses perizinan. Sehingga good governance berbasis SPBE dapat segera terwujud.
“Harapannya juga kinerja pemerintahan ini dapat lebih ditingkatkan salah satunya dengan pengembangan teknologi informasi. Ini langkah trategis untuk mengoptimalkan aspek pelayanan pada masyarakat, †ujar Zulkifli.
Lebih lanjut, ia berharap penerapan sertifikat elektronik tersebut bukan hanya mengikuti tren, tetapi merupakan tuntutan seluruh pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Penerapan ini bukan hal baru, karena saya pikir di luar negeri sudah jauh lebih dulu. Oleh karena itu, kita bukan hanya mengikuti tren tetapi menjadi tuntutan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya dengan penerapan sertifikat elektronik ini seluruh pelayanan kita menjadi lebih mudah,†tambahnya.
Sementara itu, guna memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi, kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Sandiman Muda Luvisa Kusuma, S.ST, MM. dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang merupakan bagian dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dalam pemaparannya, Lusiva memberikan penjelasan tentang pengertian tanda tangan elektronik yang selama ini dipahami sebatas scan tanda tangan/Barcode/QR-Code yang dilekatkan pada dokumen elektronik semata.
Dia menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik adalah algoritma kriptografi/persandian yang terdapat pada sertifikat elektronik dengan cepat, mudah, efisien dan mewujudkan e-government yang terpercaya. (AG /foto: R)
PPID Kota Bontang
